kronologis keluarnya supersemar

Menurut versi resmi, latar belakang dikeluarkannya Supersemar adalah ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama “kabinet 100 menteri”. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabursebagai panglima pasukan pengawal Presiden “Tjakrabirawa” melaporkan bahwa banyak “pasukan liar” atau “pasukan tak dikenal” yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S/PKI di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I, Soebandrio.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I, Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III, Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II, Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini lalu dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto yang pada saat itu menjabat selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit.

Karena tidak bisa hadir dalam rapat tersebut, Mayor Jendral Soeharto pun mengutus 3 orang perwira tinggi angkatan darat ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Mereka adalah Brigadir Jenderal M. Jusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara 3 perwira tinggi angkatan darat dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayor Jenderal Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jenderal (purn) M. Jusuf, pembicaraan mereka dengan Presiden Soekarno saat itu berlangsung hingga pukul 20.30 malam.

Akhirnya Presiden Soekarno pun setuju dengan usulan itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar yang ditujukan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Surat Supersemar tersebut pun tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar Angkatan Darat, Brigjen Budiono H.