jelaskan secara rinci sistem pemerintahan sesudah amandemen

Setelah terjadi amandemen, Sistem Pemerintahan Indonesia mengalami perubahan pokok-pokok kunci pemerintahan, yaitu :


1. Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah Negara terbagi menjadi beberapa provinsi.

2. Bentuk pemerintahan adalah Republik.

3. Sistem pemerintahan adalah Presidensial.

4. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

5. Kabinet atau menteri diangkat leh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

6. Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD.

7. Kekuasaan yudikatif dijalankan leh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.


Pada dasarnya tidak ada yang banyak berubah, Indonesia tetap menganut sistem pemerintahan Presidensial dimana Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen.Namau ada beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indnesia adalah sebagai berikut :


1. Presiden sewaktu – waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR.

2. Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.

3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.

4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang – undang dan hak budget (anggaran).

Dengan demikian, ada perubahan – perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indnesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bicameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.